 |
| Seorang pria berjalan melewati spanduk protes di Nuuk, ibu kota Greenland, wilayah otonomi Denmark, 28 Maret 2025. ANTARA/Xinhua/Peng Ziyang |
Ratusan demonstran turun ke jalan di Kopenhagen, ibu kota Denmark, serta di Aarhus pada Sabtu (29/3) untuk mengecam kebijakan terbaru Amerika Serikat (AS) yang dinilai merugikan Greenland. Aksi ini digelar menyusul kunjungan Wakil Presiden AS J.D. Vance ke Pangkalan Antariksa Pituffik (sebelumnya bernama Pangkalan Thule) di Greenland sehari sebelumnya.
Dalam kunjungan tersebut, Vance menyatakan ketidakpuasannya terhadap Denmark, yang menurutnya kurang memperhatikan keamanan di kawasan Arktik dan kesejahteraan masyarakat Greenland. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari tokoh-tokoh politik dan masyarakat Denmark.
Mogens Lykketoft, mantan Menteri Luar Negeri Denmark dan eks-Presiden Majelis Umum PBB, menyampaikan pidato berapi-api di hadapan massa di Kopenhagen. Ia mendesak Denmark untuk memperjuangkan kasus ini di PBB dan memanfaatkan dukungan internasional.
 |
| Foto yang diambil pada 28 Maret 2025 di Nuuk, ibu kota Greenland, wilayah otonomi Denmark, ini memperlihatkan Wakil Presiden AS J.D. Vance berpidato melalui siaran langsung. (Xinhua/Peng Ziyang) |
"Kita harus membawa isu ini ke PBB, di mana mayoritas negara pasti akan mengecam sikap agresif AS terhadap Greenland. Selain itu, kita juga bisa menggalang dukungan dari 70% warga AS yang menentang upaya pengambilalihan Greenland," tegas Lykketoft.
Pernyataannya disambut sorak-sorai dan tepuk tangan dari para demonstran, yang serempak meneriakkan "Greenland tidak dijual!" dalam bahasa Denmark dan Greenland.
Di Aarhus, kota terbesar kedua di Denmark, aksi serupa juga digelar. Massa berkumpul di pusat kota untuk menolak intervensi AS sekaligus menyatakan solidaritas terhadap Greenland, wilayah otonom yang menjadi bagian dari Kerajaan Denmark sejak 1953.
 |
| Seorang wanita memegang poster protes difoto di Nuuk, ibu kota Greenland, wilayah otonomi Denmark, 28 Maret 2025. (Xinhua/Peng Ziyang) |
Meskipun Greenland telah memperoleh pemerintahan sendiri pada 1979, Denmark masih mengendalikan urusan luar negeri dan pertahanannya. Isu ini semakin memanas seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Arktik.
"Kita tidak boleh menyerah," tegas Lykketoft, menutup pidatonya dengan seruan perlawanan yang disambut antusias oleh para pengunjuk rasa.
Komentar0